DIALEKSIS.COM | Tajuk - Mahkamah Konstitusi (MK) membuat langkah monumental dengan membatalkan aturan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR. Putusan ini membongkar ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sekaligus membuka jalan bagi semua partai politik untuk mencalonkan presiden tanpa batasan. Langkah progresif ini patut diapresiasi, tetapi tidak lepas dari tantangan besar bagi demokrasi Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Nasional - Mahkamah Konstitusi (MK) membuat gebrakan besar dengan menghapus presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR. Putusan ini mencabut ketentuan dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan peluang bagi semua partai politik untuk mencalonkan presiden tanpa batasan.

DIALEKSIS.COM | Aceh - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry dan analis politik senior Aceh, Dr. Fajran Zain, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR. Ia menilai langkah ini sebagai terobosan besar yang dapat membuka ruang demokrasi yang lebih setara di Indonesia.

DIALEKSIS.COM | Lhokseumawe - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan putusan ini, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR resmi dihapus. Artinya, seluruh partai politik kini dapat mengajukan calon presiden tanpa batasan.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak sesuai dengan konstitusi.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana Pengujian Materiil terkait norma open legal policy dan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945.

DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal ambang batas pencalonan presiden (capres) atau presidential threshold (PT) 20 persen. 

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan gugatan soal ambang batas pencalonan presiden (capres) atau presidential threshold (PT) 20 persen.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal melayangkan permohonan uji materi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Presidential Threshold 20 Persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada hari ini Rabu (6/7/2022).

DIALEKSIS.COM | Nasional - Sekretaris Departemen (Sekdep) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Kautsar SHI MH menyatakan, presidential threshold merupakan satu siasat atau seni yang dimainkan para pemimpin partai untuk melabelkan harga partainya di meja oligarki.

DIALEKSIS.COM | Jakarta - Perkembangan politik hari ini menunjukkan ada beberapa isu yang mungkin perlu dilihat kembali. Seperti isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang mulai mengendor.